Ketahanan Nasional

I.Latar Belakang Ketahanan Nasional: Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, Negara Kesatuan Republik Indonesia masih tetap berdiri sebagai satu bangsa dan Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat. Hal tersebut membuktikan bahwa Negara Indonesia memiliki keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi setiap bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan ganguan dari manapun datangnya. Dalam rangka menjamin ekstensi bangsa dan Negara dimasa kini dan dimasa yang akan datang, bangsa Indonesia harus tetap memiliki keuletan dan ketangguhan yang perlu dibina secara konsisten dan berkelanjutan. Republik Indonesia adalah Negara yang memiliki UUD1945 sebagai konstitusinya. Dalam semangat konstitusi tersebut, kekuasaan pemerintah tidak bersifat absolute atau tidak tak terbatas.Kedautan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan penyelenggaraan kekeuasaan pemerintahan dituangkan lebih lanjut kedalam kelembagaan tinggi Negara dan tata kelembagaan Negara. II.a.Landasan Idiil: Bangsa Indonesia yang sudah mempunyai bekal tersebut beritikad untuk mewujudkannya. Karena itu, sebagai bangsa yang merdeka membentuk sebuah wadah yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cita – cita bangsa Indonesia pun kemudian menjadi cita – cita negara karena Pancasila merupakan landasan idealisme Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila–sila dalam Pancasila yang merupakan kebenaran yang hakiki perlu diwujudkan oleh bangsa Indonesia. b.Landasan Konstitusional: Landasan konstitusional adalah landasan yang berkaitan dengan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan/undang-undang dasar suatu negara, Indonesia = UUD 1945 c.Landasan Visional: Sebagai cara pandang (outlook) dari visi nasional bangsa Indonesia, wawasan nusantara harus dijadikan sebagai pedoman, arahan, acuan dan tuntunan bagi setiap individu bangsa dalam membangun dan memelihara NKRI. III.Ruang Lingkup Pengertian Ketahanan Nasional: Ketahanan Nasional (Tannas) Indunesia konsepsi pengebangan kekuatan nasional melalui pengatuarn dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantaran. Dengan kata lain, Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. a.Doktrin yang mendasari konsep ketahanan nasional: Doktrin ketahanan nasional diartikan sebagai suatu pandangan yang diyakini kebenarannya, dihayati dan ditanamkan dalam bentuk pola pikir, pola sikap, pola tindak dan tingkah laku, sehingga akan terbentuk pola tindak dan tingkah laku pengelolaan sistem kehidupan nasional yang memiliki kemampuan dan kekuatan nasional yang dibutuhkan dalam upaya mempertahankan dan mengembangkan kehidupan nasional.Sehingga akan timbul jiwa dan rasa membela negara yang kuat.Dan agar tercipta lingkungan yang aman dan kondusif. b.Pengertian ketahanan nasional: Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional,dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas,integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.Dalam pengertian tersebut, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini terus menerus dan sinergik, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategi berupa suatu konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. c.Hakekat Ketahanan nasional: Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional,untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. d.Asas-asas ketahanan nasional: Azas-azas Ketahanan Nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara, adalah sebagai berikut. * Asas Kesejahteraan dan Keamanan: Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar serta esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung sehingga dengan demikian kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri. Dalam realisasinya kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitikberatkan pada kesejahteraan, tetapi tidak berarti mengabaikan keamanan. Sebaiknya memberikan prioritas pada keamanantidak boleh mengabaikan kesejahteraan.Baik kesejahteraan maupun keamanan harus selalu ada berdampingan pada kondisi apappun.Dalam kehidupan nasional tingkat kesejahteraan dan keamanan nasionalyang dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional. * Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu: Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh,menyeluruh, dan terpadu (komprehensif integral) *Asas Kekeluargaan: Asas kekeluargaan mengandung keadilan,kearifan,kebersamaan,kesamaan,gotong-royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam azas ini diakui adanya perbedaan dan perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan serta dijaga tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan. e.Sifat-sifat ketahanan nasional: Ketahanan nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan asas-asasnya yaitu : * Mandiri Ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa.Kemandirian (independent) ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global (interdependent). * Dinamis Ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan startegisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Oleh karena itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorentasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. * Wibawa Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa yang dapat menjadi faktor yang diperhatikan pihak lain. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan nasional yang berarti makin tinggi tingkat daya tangkal yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia. * Konsultasi dan Kerja Sama Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerja sama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. IV.Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional: a.Aspek Ideologi: Ideologi adalah suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung suatu konsep dasar tentang kehidupan yang diciptakan oleh suatu bangsa. Keampuhan suatu ideologi tergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya, yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi dan kehidupan manusia. 1.Ideologi Liberalisme: Aliran pikiran perseorangan atau individualistik.Liberalisme bertitik tolak dari hak asasi manusia yang melekat sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan. Paham liberalisme mempunyai nilai-nilai dasar kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak, yaitu kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan materi yang melimpah serta didapat secara bebas. 2.Ideologi Komunisme Aliran ini beranggapan bahwa negara adalah susunan golongan (kelas) untuk menindas kelas lain. Golongan kuat menindas golongan lemah. Karena itu Karl Marx menyerukan agar kaum buruh mengadakan revolusi politik untuk merebut kekuasaan dari golongan kapitalis dan borjuis agar kaum buruh dapat ganti berkuasa dan mengatur negara. b.Aspek Politik: Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi keuletan, ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang datang dari dalam maupun luar. Perwujudan ketahanan dalam aspek politik memerlukan kehodupan politik bangsa yang sehat, dinamis dan mampu memelihara stabilitas politik. * Ketahanan Pada Aspek Politik Dalam Negeri: 1.Sistem pemerintahan berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan yang bersifat absolut. 2.Mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat, namun bukan perbedaan mengenai nilai dasar. 3.Kepemimpinan nasional mampu mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. * Ketahanan Pada Aspek Politik Luar Negeri: 1.Hubungan luar negeri ditujukan untuk meningkatkan kerjasama internasional di berbagai bidang dalam rangka memantapkan persatuan bangsa serta keutuhan NKRI. 2.Politik luar negeri terus dikembangkan menurut prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar negara berkembang serta antara negara berkembang dengan negara maju sesuai kemampuan demi kepentingan nasional. c.Aspek Ekonomi: Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Pencapaian tingkat ketahanan ekonomi yang diinginkan memerlukan pembinaan berbagai hal yaitu antara lain : • sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemaknmuran dan kesejahtaeraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. • ekonomi kerakyatan harus menghindarkan sistem free fight liberalism, etatisme dan monopolistis. • struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keterpaduan antar sektor pertanian, industri serta jasa. • pembangunan ekonomi memotivasi serta mendorong peran serta masyarakat secara aktif. • pemerataan pembangunan dan pemanfaataan hasil-hasilnya senantiasa memperhatikan keseimbangan antar sektor dan antar wilayah. d.Aspek Budaya Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kehidupan sosial budaya bangsa yang mampu membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat yang rukun bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera. Masyarakat tersebut haruslah mampu menangkal penetrasi terhadap budaya asing yang tidak sesuai kebudayaan nasional Esensi pengaturan dan penyelenggaraaan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang demikian adalah pengembangan kondisi sosial budaya Indonesia dimana setiap warga masyarakat dapat merealisasikan pribadi dan segenap potensi manusiawinya berdasarkan Pancasila. e.Aspek Pertahanan & Keamanan Ketahanan pertahanan dan keamanan yang diharapkan merupakan kondisi daya tangkal yang dilandasi oleh kesadaran bela negara seluruh rakyat dan mengandung kemampuan memelihara stabillitas pertahanan dan keamanan negara. Untuk mewujudkan keberhasilan Ketahanan Nasional setiap warga negara Indonesia perlu : 1.Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi tantangan. 2.Sadar dan peduli akan pengaruh yang timbul pada aspek ipoleksosbudhankam sehingga setiap warga negara dapat mengeliminir pengaruh buruk pada aspek-aspek tersebut. V.Analisa Gejolak Bbm Terhadap Ketahanan Nasional: Kebijakan yang meminta rakyat membayar lebih untuk BBM demi menjaga besaran subsidi pada APBN bukan jalan keluar satu-satunya. Pemerintah tidak harus mengambil cara pragmatis dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Kebijakan energi yang tidak tepat, sporadis, dan tidak berdasar kepentingan nasional ini justru bisa mengancam ketahanan energi. Kepala Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Jumina menyampaikan hal ini dalam "90 Minutes Seminar on Knowledge Partnership" bertema "Menyikapi Kebijakan BBM di Indonesia" di Yogyakarta, Rabu (21/3). Menurut dia, kebijakan kenaikan harga BBM yang juga menunjukkan ketidakjelasan kebijakan energi pemerintah ini dapat menimbulkan dampak berantai. Sekaligus menunjukkan ketidakpastian pada ketahanan energi nasional yang merupakan salah satu komponen penting ketahanan,nasional. Stok BBM Indonesia yang rata-rata hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 20 hari dinilai rawan. Angka ini jauh lebiuh rendah dibanding stok minyak Singapura yang mencapai 120 hari dan Jepang 107 hari. Padahal kedua negara tidak memiliki cadangan minyak. Sementara itu, Direktur Eksekutif Mubyarto Institute Fahmy Radhi mengatakan, pemerintah selalu mewacanakan program pembatasan pemakaian BBM bersubsidi dan program pengembangan bahan bakar alternatif (BBA), setiap terjadi kenaikan harga minyak dunia yang memicu pembengkakan subsidi. Namun kedua program ini hanya sebatas wacana, karena setiap ada gejolak harga minyak dunia, kebijakan yang diambil hanya menaikkan harga BBM bersubsidi. "Ironisnya, setelah kenaikan harga BBM bersubsidi diputuskan pemerintah seakan melupakan begitu saja kedua program tersebut. Jika tahun berikutnya terjadi lagi kenaikan harga minyak dunia, pola kebijakan serupa terulang kembali, seperti yang terjadi saat ini," tuturnya. Secara terpisah, pengamat sosial dan politik yang juga penelii Developing Countries Studies Centre (DCSC) Abdul Hakim mengatakan, rencana pemerintah memberikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi sebaiknyaa ditinjau ulang. Sebab pola ini diperkirakan akan sama nasibnya, seperti bantuan langsung-tunai(BLT),yang’tidak’tepat’sasaran. "Hemat saya, program BLSM sebenarnya relatif membantu masyarakat miskin akibat kenaikan harga BBM. Tapi ada catatan penting yang harus diperhatikan pemerintah bahwa BLSM tidak boleh’bocor’lagi’seperti”BLT,"’katanya. Menurut dia, kenaikkan harga BBM bersubsidi tidak bisa ditunda oleh pemerintah. Di samping faktor harga minyak dunia yang terus melambung (rata-rata mencapai 115 dolar AS per barel), subsidi BBM juga dianggap membebani APBN setiap tahunnya. Hasil studi dan analisis LP3ES terkait program BLT pada 2008 yang mengalami kebocoran sekitar 2,5 persen, karena pemerintah menggunakan data yang kurang konkret dari Badan Pusat Statistik (BPS). "Itu sebabnya, pemerintah hendaknya meninjau ulang atau berhati-hati soal BLSM. Dengan ini subsidi untuk rakyat miskin tepat sasaran. Daripada berdebat apakah BLSM baik atau tidak, maupun menuding sekadar pencitraan, maka lebih baik pemikiran, tenaga, dan waktu politisi dicurahkan untuk mencari alternatif kebijakan yang pas dan tidak begitu memberatkan masyarakat,"”ujar’Hakim. Di lain pihak, Sekjen Komnas HAM Masduki Achmad mengataan, rencana kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada tingginya eskalasi pelanggaran HAM di Indonesia. Hal ini terakit banyaknya aksi penolakan dan protes masyarakat yang menentang rencana kenaikan harga BBM pada 1 April 2012 mendatang. Komnas HAM sendiri berharap pemerintah tidak melakukan pemotongan anggaran untuk Komnas HAM terkait potensi pekerjaan yang akan dijangkau. Tiga pilar utama ketahanan nasional yakni ketahanan pangan, ketahanan energi dan ketahanan militer mengalami kerapuhan cukup signifikan. Di bidang pangan misalnya, impornya terus meningkat baik volume maupun nilai, seperti impor beras, kedele, jagung bahkan garam. Tiap tahunnya tidak kurang dari 5,2 miliar dolar AS devisa yang dikuras untuk impor komoditas pangan’tersebut. Di bidang energi, Indonesia yang dulunya pendiri dan anggota negara-negara pengekspor minyak (OPEC), kini mengimpor minyak dalam jumlah dan harga yang juga terus meningkat. Apalagi kalau terjadi gejolak di negara produsen seperti situasi saat ini di Timur Tengah dan Afrika’Utara. Kerapuhan di bidang ketahanan energi juga ditandai dengan lemahnya manajemen energi mulai dari eksplorasi, eksploitasi, produksi sampai distribusi. Contohnya Riau, penghasil sekitar 60 persen minyak Indonesia dengan dua kilang bahan bakar minyak (BBM) di Dumai dan Sungai Pakning, mengalami kelangkaan BBM sejak pekan lalu. Kelangkaan BBM di Riau ini, ibarat ayam bertelur di lumbung padi yang mati kelaparan. Sementara kerapuhan ketahanan di bidang militer ditandai dengan dominasi alat utama sistem senjata (alutsista) untuk kebutuhan TNI dan Polri yang juga masih diimpor. Sementara industri pertahanan pelat merah seperti PT. PAL, PT. Pindad dan PTDI mati suri karena kesulitan keuangan dan kalah bersaing dengan produk sejenis buatan luar negeri. Sebenarnya kita beruntung mempunyai presiden dengan latar belakang pengetahuan yang mumpuni di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi dan ketahanan militer. Sebagai doktor di bidang ekonomi pertanian dari IPB, tentunya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memahami problematika pertanian dan petani sebagai tokoh sentralnya. Demikian pula sebagai mantan Menteri Pertambangan dan Energi, Presiden SBY memiliki kemampuan dan penguasaan masalah di bidang energi. Apalagi masalah militer, SBY yang lulusan terbaik AKABRI Darat tahun 1973 dan oleh pers asing dijuluki sebagai Jenderal Pemikir itu sangat memahani apa dan bagaimana ketahanan militer yang seharusnya dimiliki Indonesia. Dengan kemampuan intelektual dan pengalaman yang luas di bidang ketahanan nasional, kita tidak meragukan semua kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden SBY untuk menciptakan ketahanan di bidang pangan, energi dan militer. Sayangnya dalam implementasinya kebijakan tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Di bidang energi misalnya, sejak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid I SBY sudah mengeluarkan berbagai kebijakan. Seperti Inpres No. 1/2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Baku Nabati Untuk Biofuel Sebagai Bahan Bakar, Perpres No.5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Inpres No.2/2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Batu Bara Yang Dicairkan Sebagai Bahan Bakar Lain serta UU No.30/2007 tentang Energi. Sementara untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang militer, Presiden SBY telah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Di bidang pangan, kebijakan terbaru adalah Inpres No.5/2011 yang menginstruksikan 15 menteri, BMKG, BPN, Kapolri, Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan respon cepat atas kondisi pangan’nasional. Sayangnya, berbagai kebijakan Presiden SBY tersebut kurang mendapat dukungan dari aparatur pemerintah, terutama di daerah. Sejak otonomi daerah diberlakukan, terkadang kebijakan pusat memang tidak sinergis dengan kepentingan Pemda. Untuk mensinergiskan kebijakan pemerintah, baik antara instansi pemerintah di pusat, maupun antara pemerintah pusat dan Pemda, perlu perbaikan komunikasi. Demikian pula halnya untuk mensinergiskan kerjasama antara parpol pendukung SBY, juga perlu perbaikan komunikasi antara Presiden SBY sebagai ketua koalisasi dengan parpol-parpol anggota koalisi. DAFTAR PUSTAKA www.wartawarga.gunadarma.ac.id www.wikipedia.org www.irena040506.wordpress.com www.scribd.com www.Google.co.id